Oleh: Ahmad Zaki
PANGGUNG megah kebijakan nasional belakangan ini riuh oleh dua ornamen baru yang diklaim sebagai juru selamat rakyat, yakni Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Dari balik podium ber-AC, para pemangku kebijakan dengan bangga memamerkan kedua program ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memajukan ekonomi soko guru dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata birokrasi yang serba merah muda dan turun langsung ke gang-gang sempit permukiman warga, kita akan mendapati sebuah realitas yang kontras, runyam, sekaligus menggelitik nalar sehat kita. Di saat meja makan keluarga menengah ke bawah kian sunyi karena melonjaknya harga kebutuhan dasar pangan dan melambungnya harga minyak goreng yang kian tidak masuk akal, pemerintah justru sibuk mendirikan monumen-monumen administratif yang miskin dampak nyata.
Mari kita bedah secara investigatif bagaimana tata kelola kedua program mercusuar ini berjalan beriringan dengan penderitaan harian masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi benteng pertahanan ekonomi marjinal, nyatanya dikelola dengan gaya manajemen amatir yang kental dengan nuansa nepotisme lokal dan formalitas belaka. Alih-alih menjadi lembaga yang lincah mengintervensi pasar saat harga pangan mencekik, koperasi ini lebih mirip sebuah etalase kosong yang sibuk dengan urusan rapat anggota tahunan tanpa pernah menghasilkan solusi konkret. Di sisi lain, Sekolah Rakyat hadir dengan birokrasi yang tidak kalah kaku, di mana kurikulumnya kerap kali dipaksakan seragam tanpa melihat potensi dan kebutuhan riil daerah. Penyelenggaraan kedua program ini mencerminkan sebuah ironi tata kelola, di mana akuntabilitas hanya diukur dari tebalnya laporan dokumen di atas meja bupati, bukan dari seberapa efektif mereka meringankan beban hidup harian warga.
Ketimpangan ini menjadi kian menyakitkan saat kita menengok alokasi anggaran yang digelontorkan dari APBN untuk kedua proyek kosmetik ini. Triliunan rupiah mengalir deras ke rekening-rekening program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, namun porsi terbesar dari angka fantastis tersebut habis menguap untuk biaya rapat koordinasi di hotel berbintang, perjalanan dinas para pengawas, serta pengadaan papan nama bernuansa nasionalis. Anggaran yang seharusnya bisa disubstitusikan untuk memberikan subsidi langsung pada komoditas pangan yang sedang mencekik leher rakyat, justru tertahan di dalam lingkaran setan birokrasi. Pemerintah tampak sangat dermawan dalam membiayai seminar-seminar tentang ketahanan pangan di ruangan mewah, namun mendadak menjadi sangat pelit dan penuh kalkulasi rumit ketika diminta menjinakkan liarnya harga minyak goreng di pasar tradisional.
Ketidaknyambungan ini kian dipertegas oleh program kerja kedua lembaga kelolaan pemerintah tersebut yang terkesan hidup di alam bawah sadar yang berbeda dengan realitas sosial. Di saat ibu-ibu rumah tangga harus mengantre berjam-jam demi seliter minyak goreng atau terpaksa mengurangi porsi makan anak-anak mereka karena harga beras yang terus meroket, Koperasi Desa Merah Putih justru sibuk meluncurkan program pelatihan digitalisasi yang teoritis atau pengadaan seragam pengurus yang serba serasi. Sementara itu, Sekolah Rakyat dengan bangganya menjalankan program pengenalan teknologi mutakhir yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah mendasar, yakni bagaimana memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dengan perut kenyang. Program kerja mereka laksana sebuah komedi satir, di mana rakyat yang sedang kelaparan disuguhi ceramah tentang pentingnya estetika organisasi dan jargon-jargon kemandirian ekonomi.
Dampak langsung dari seluruh rangkaian kebijakan nasional ini pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan pahit: masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah tetap menjadi pihak yang paling berdarah-darah. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat sama sekali tidak memberikan bantalan ekonomi yang berarti di tengah badai inflasi pangan yang sedang terjadi. Alih-alih menjadi jaring pengaman sosial, kedua program ini justru menjelma menjadi beban psikologis baru bagi warga yang melihat uang pajak mereka dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak bisa mengenyangkan perut.
Pemerintah harus segera disadarkan dari mimpi indahnya bahwa kemakmuran bisa diciptakan hanya dengan mengubah nama program atau memperbanyak seremoni peresmian. Selama urusan isi piring nasi dan minyak di wajan belum mampu diselesaikan secara adil, maka seluruh jargon kemandirian bangsa di bawah bendera Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat hanyalah sebuah banyolan elite yang menari di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
Melihat karut-marut tersebut, Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) tidak sekadar datang membawa kritik kosong, melainkan menuntut reformasi kebijakan yang radikal, taktis, dan langsung menyentuh isi perut rakyat.
Langkah darurat pertama yang harus diambil pemerintah adalah melakukan moratorium total terhadap anggaran seremonial, perjalanan dinas, dan biaya rapat Koperasi Desa Merah Putih untuk dialihkan menjadi Dana Subsidi Pangan Segera (DSPS) di tingkat desa.
Kedua, fungsi Koperasi Desa Merah Putih wajib dirombak total dari sekadar lembaga simpan-pinjam administratif menjadi lembaga penyangga (buffer stock) pangan lokal yang membeli beras dan minyak goreng langsung dari petani atau produsen utama, lalu mendistribusikannya dengan harga eceran tertinggi yang dikontrol ketat oleh masyarakat.
Ketiga, Sekolah Rakyat harus segera mengintegrasikan program jaring pengaman sosial dalam kurikulumnya, salah satunya melalui penyediaan program makan siang bergizi gratis berbasis pangan lokal di setiap sekolah demi memutus rantai gizi buruk akibat inflasi.
Terakhir, SMUK mendesak pembentukan dewan pengawas independen berbasis komunitas yang melibatkan elemen buruh, tani, dan ibu rumah tangga untuk mengaudit setiap rupiah yang mengalir atas nama kebijakan nasional ini, karena kedaulatan sejati tidak berada di atas kertas laporan birokrat, melainkan pada jaminan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tidur dalam kondisi lapar.
(Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan / SMUK)