Oleh: Malika Dwi Ana
DADAN Hindayana (“Manusia Serangga”) resmi dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026, bersama dua wakilnya. Alasan resmi Istana: hasil monitoring dan evaluasi 1,5 tahun soal kedisiplinan SOP, tata kelola, dan kualitas makanan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besoknya, 3 Juni, Kejaksaan Agung langsung geledah kantor BGN, tetapkan Dadan cs sebagai tersangka korupsi, dan menahan mereka. Dugaan yang dikenakan adalah mark-up pengadaan (motor listrik ribuan unit hingga Rp1 triliun, sepatu, TV, dll), intervensi PPK, dan pemakaian yayasan afiliasi sendiri yang diduga menyedot miliaran rupiah per hari.
Di permukaan, ini memperlihatkan kesan Prabowo tegas. Ia mencopot orangnya sendiri yang bermasalah, lalu Kejagung langsung menindak. Sinyal bahwa program unggulan senilai puluhan triliun ini tidak boleh jadi bancakan. Tapi, pertanyaan pentingnya adalah benarkah ini hanya soal “bagi-bagi kue” supaya merata di antara pendukung, atau sekadar defleksi? Ya mosok ya gara-gara kemarin pas Prabowo makan MBG bareng siswa SMP 111 ternyata dapet lengkuas, bukan daging rendang..ehhh apasih
Narasi “Rolling Kuota” vs Realitas Korupsi
Narasi yang beredar di kalangan kritis memang masuk akal di politik Indonesia. Bahwa Dadan sudah cukup setorannya, kuotanya habis, saatnya ganti aktor baru untuk babak berikutnya. Program sebesar MBG — dengan ribuan dapur, pengadaan logistik besar-besaran, dan koordinasi lintas kementerian — memang sangat rawan jadi “ladang bagi-bagi”. Isu jual-beli titik dapur, mark-up, dan intervensi pengadaan yang kini diusut Kejagung memperkuat kecurigaan ini.
Namun, fakta hukum yang muncul segera setelah pencopotan menunjukkan ini bukan sekadar teori konspirasi. Ada penyimpangan nyata bahwa pengadaan tidak sesuai kebutuhan lapangan, mark-up harga, dan dugaan konflik kepentingan melalui yayasan. Ini bukan “hanya” distribusi politik, tapi korupsi klasik yang merugikan anggaran negara dan anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi yang layak. Keracunan massal berulang yang sebelumnya sudah jadi warning keras.
Defleksi atau Perbaikan?
Pencopotan ini bisa jadi defleksi cerdas sekaligus langkah damage control. Copot dulu si Dadan supaya narasi “pemerintah tegas membersihkan” korupsi mengudara, sementara kasus hukum berjalan (atau dikendalikan). Lalu, pengganti Dadan adalah Nanik S. Deyang — orang dalam BGN juga. Apakah ini perubahan mendasar, lobby politik, atau sekadar rotasi internal untuk meredam sorotan publik? Karena dalam politik, kadang mengorbankan satu pejabat lebih murah daripada membiarkan satu program nasional ikut tenggelam.
Di sisi lain, kalau Prabowo sungguh-sungguh ingin bersih-bersih, ini momentum yang bagus. Program MBG (kalo saja bener lho ya) terlalu penting untuk masa depan bangsa (lawan stunting, tingkatkan produktivitas) sehingga tidak boleh dibiarkan jadi korban elite yang haus proyek. Namun sejarah Indonesia penuh contoh yang menimbulkan distrust publik: biasanya pejabat dicopot, diganti kroni baru, korupsi berganti baju, anggaran tetap bocor, gak ada yang berubah.
Ya intinya, pencopotan Dadan bukanlah akhir yang happy ending story, melainkan babak awal. Kalau hanya ganti kepala dan kasusnya mandek di level menengah, maka berarti ini memang operasi “bagi-bagi kue agar merata” sambil berlagak pura-pura bersih. Tapi jika Kejagung membongkar sampai ke akar-akarnya (siapa dalang sebenarnya, siapa yang menikmati aliran dana, apakah ada backing politik lebih tinggi), ini baru bisa disebut langkah serius.
Rakyat kini sudah muak dengan pola lama: dijejali program yang nampak mulia, tapi eksekusinya busuk, lalu koruptor diganti tapi sistemnya tetap utuh, dan mesin politik tetap berjalan lancar. MBG bukan untuk memperkaya segelintir orang atau kroni manapun. Ini uang rakyat, untuk gizi anak bangsa. Kalau sampai gagal karena korupsi, bukan cuma Dadan yang gagal — tapi seluruh klaim “pemerintahan bersih” ikutan hancur.
Waktunya untuk membuktikan: ini perbaikan sungguhan atau sekadar rolling aktor untuk babak baru pembagian kue?@