REKAYOREK.ID Pendangkalan Kali Perak Surabaya sangat parah. Ada sekitar tujuh galangan kapal di sepanjang kali yang tidak bisa maksimal beroperasi.
“Kami menyewa lahan Pelindo dan setiap tahun membayar sewa, paling kecil 1,5 miliar dan yang lahannya lebih luas sewanya hingga 6 miliar per tahun,” jelas Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Jatim, Momon Hermono.
Akan tetapi lanjutnya, pihak Pelindo tidak pernah merawat Kali Perak yang berada di kawasan Pelindo sendiri.
“Masing masing galangan kapal terpaksa melakukan pengerukan sendiri sendiri dan mengeluarkan biaya ekstra agar kapal yang akan diperbaiki bisa masuk,” imbuhnya.
“Sejak tahun 2017 sudah berulangkali pertemuan dengan Pelindo tapi tidak ada tindak lanjutnya,” jelas Momon.
Pihaknya terpaksa melaporkan masalah pendangkalan yang merugikan usaha galangan kapal di Kali Perak ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena tidak pernah ada langkah kongkrit dari Pelindo.
“Pemasukan semakin kecil akibat kapal tidak bisa docking, bahkan menyusutnya pendapatan ketujuh galangan kapal yang ada di Kali Perak tersebut sudah dirasa sejak tahun 2017,” ungkapnya.
Momon Hermono menambahkan, Kemenko Maritim dan Investasi sudah merespon pengaduan IPERINDO dan meminta agar Pelindo segera melakukan pengerukan Kali Perak.
Departemen Head Hukum dan Humas Pelindo Regional 3, Karlinda Sari membantah hal itu. Menurutnya hal tersebut tidak benar. Pemeliharaan alur dan kolam itu kewenangan ada di penyelenggara pelabuhan (regulator), bisa dilakukan penugasan kepada BUP setempat maupun pengelola galangan kapal apabila memohonkan pelaksanaan pemeliharaan.
Pelindo intinya terbuka saja dengan masukan, bahkan hal ini pernah dinegosiasikan bersama dengan IPERINDO.
“Jadi kalau dibilang tidak peduli ya tidak mungkin,” kata Karlinda Sari melalui pesan singkat.
Diperoleh penjelasan dari Ketua asosiasi pelayaran rakyat, DPD. Pelra Jawa Timur, Salehwangen Hamsar. Pendangkalan Kali Perak seperti yang dikeluhkan Momon Hermono juga terjadi di Kalimas, tepatnya di sepanjang pelabuhan Kalimas mulai dari Pintu air Petekan hingga muara sepanjang tiga kilometer.
“Di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, kapal kapal Pelra sulit olah gerak karena pendangkalan juga,” ungkap Salehwangen.
Akibat pendangkalan frekuensi kapal melaut berkurang dan jumlah kapal yang sandar di Kalimas juga dapat dihitung jari.
“Jika hal ini dibiarkan sejarah Kalimas sebagai ikon kapal rakyat tinggal cerita. Pelindo jangan menjadi penghilang atau penghapus sejarah,” sesalnya.
Akibat berkurangnya frekuensi kapal yang melaut karena pendangkalan yang dirugikan adalah masyarakat di kepulauan yang selama ini kebutuhan pokoknya diangkut oleh kapal Pelra.
“Karena suplai barang tidak lancar atau sedikit, sementara permintaan banyak harga kebutuhan pokok jadi mahal. Pelindo sebagai penguasa pelabuhan (operator) seharusnya ikut memikirkan juga kondisi seperti ini, wajib memperlancar arus distribusi barang,” tegasnya.@k