REKAYOREK.ID — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK JATIM) menyoroti arah kebijakan pemerintah terkait rencana akselerasi riset krisotil asbes yang dibawa dalam agenda kerja sama internasional di ajang INNOPROM 2026 di Rusia.
Ajang pameran industri global tersebut, yang akan digelar pada 6–9 Juli 2026 di Yekaterinburg, menjadi salah satu ruang diplomasi industri yang dimanfaatkan Indonesia melalui Kementerian Perindustrian.
Melalui kerja sama yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan dukungan diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Indonesia disebut tengah mendorong penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (MoU), termasuk di bidang penelitian material industri berbasis krisotil asbes.
Namun, langkah tersebut kembali memunculkan diskusi publik terkait aspek keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan penggunaan material tersebut.
Sekretaris YLPK Jatim, Mukharrom Hadi Kusumo, menegaskan bahwa setiap kebijakan dan riset terkait material industri yang berpotensi berdampak pada kesehatan publik harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian dan perlindungan konsumen.
Menurutnya, hasil riset dan data lapangan memang dapat menunjukkan adanya penggunaan material asbes di masyarakat, namun hal itu tidak serta-merta menjadi dasar tunggal dalam menentukan kebijakan jangka panjang.
“Riset itu penting sebagai dasar kebijakan, tetapi harus ditempatkan secara utuh: tidak hanya aspek ekonomi dan ketersediaan, tetapi juga keselamatan jangka panjang masyarakat,” ujar Mukharrom Hadi Kusumo di Surabaya.
YLPK Jatim juga menyinggung hasil studi lapangan yang dilakukan sebelumnya, yang menyebut adanya tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk berbasis asbes. Namun, lembaga ini menilai bahwa data tersebut perlu dibaca secara hati-hati dan tidak boleh dilepaskan dari konteks edukasi risiko dan informasi kesehatan.
Dalam pandangan YLPK Jatim, isu krisotil asbes bukan hanya soal industri, tetapi juga menyangkut literasi publik terkait potensi risiko kesehatan dan standar keselamatan bahan bangunan.
Mukharrom menambahkan bahwa setiap kerja sama riset internasional sebaiknya menghasilkan kerangka kebijakan yang tidak hanya mendorong efisiensi industri, tetapi juga memperkuat standar perlindungan lingkungan dan kesehatan kerja.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah yang komprehensif sebelum mengambil kesimpulan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat.
YLPK Jatim berharap hasil dari agenda INNOPROM 2026 dapat menjadi ruang penguatan kebijakan industri yang lebih transparan, berbasis sains, serta tetap mengedepankan keselamatan publik sebagai prioritas utama.@ylpk/peq