Anggaran IKN Diusulkan untuk Pembangunan 14 Kota

REKAYOREK.ID Salah satu proyek harapan besar Jokowi, yaitu IKN Nusantara diusulkan untuk dihentikan, agar anggaran yang ditujukan untuk IKN dapat digunakan untuk membangun kota-kota lainnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), Achmad Nur Hidayat mengatakan, timnya mengusulkan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dihentikan.

Ia juga menyampaikan bahwa anggaran yang sudah diteken triliunan rupiah juga diusulkan direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.

“Usulan di klaster kami (klaster ekonomi Dewan Pakar AMIN) mengatakan, bahwa IKN ini dananya besar dan multiyears, target kami mengurangi ketimpangan tidak tepat,” kata Achmad Nur, dalam Konsolidasi Dewan Pakar AMIN di Bimasena, Darmawangsa, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (1/12/2023).

Ia menjelaskan IKN yang sudah terbangun nantinya akan dibuat untuk kawasan khusus namun tak akan dilanjutkan sebagai pembangunan ibu kota dan anggaran akan dialihkan untuk reurbanisasi kota-kota yang dinilai belum berkembang.

“Jadi kota-kota yang belum punya fasilitas kesehatan, belum punya kawasan industri itu kita arahkan dan kita sudah mapping ada 14 kota dan itu sudah ada exercise. 14 itu di luar Jawa,” tuturnya.

Achmad berpendapat, dengan menarik anggaran IKN untuk mengembangkan 14 kota di luar Jawa, cita-cita pemerataan akan lebih cepat diwujudkan.

“Kita sudah hitung dengan dana yang sama (membangun 1 IKN untuk 14 kota), hasilnya akan membuat ketimpangan menjadi lebih sempit,” tuturnya lagi, tanpa menyebutkan secara rinci 14 kota yang dimaksud.

Gagasan menghentikan IKN ini, lanjutnya, baru sebatas usulan. Dia berharap usulan ini nantinya diterima di sidang pleno Timnas Amin dan menjadi salah satu program Anies jika jadi Presiden.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan, proyek pembangunan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dailog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

“Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujar Anies.@

Komentar (0)
Tambah Komentar