REKAYOREK.ID Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali jadi perbincangan warganet. Pasalnya, selama ini Presiden Joko Widodo terlalu mengandalkan Luhut dalam setiap kebijakan pemerintah yang dianggap paling penting dan skala besar.
Teranyar, Jokowi menunjuk Luhut jadi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Ya, ada sebanyak 7.968 cuitan Twitter yang membicarakan Luhut. Lalu mengapa penunjukan Luhut sebagia Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau diperbincangkan?
Luhut jadi omongan karena tugas tambahan yang diberikan Jokowi. Sebab Luhut dikenal sebagai menteri yang mendapat tugas tambahan paling banyak. Saat ini saja, dia bukan hanya memimpin Kemenkomarves, namun harus menjadi koordinator PPKM di wilayah Jawa-Bali.
Sehingga tidak sedikit Warganet sampai membuat akronim sindiran dengan sebutan 4L, Luhut Lagi, Luhut Lagi.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa Jokowi seperti sedang menggunakan kekuatan Luhut untuk menghindari manuver Megawati. Sebab, hanya Luhut yang dianggap bisa menghalau manuver dari Megawati.
“Bisa saja Luhut yang dipercaya, untuk menghindari Megawati,” kata Ujang.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), semestinya Jokowi tidak membebankan tugas kerja kepada satu orang menteri di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, Luhut kini masih menjadi Koordinator PPKM Level 4.
“Mungkin di mata Jokowi, Luhut menjadi andalan. Namun mestinya Jokowi tak membebankan sesuatu tugas terlalu banyak pada seseorang, nanti kerjanya tidak karuan,” demikian Ujang Komarudin.
Untuk diketahui, Luhut baru saja ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional. Jabatan itu adalah satu dari sekian jabatan yang diberikan Jokowi di beberapa proyek strategis nasional.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyindir Jokowi dengan sebuah pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi pandemi Covid-19.
Menurutnya, kepala negara yang seharusnya turun langsung memegang kendali komando.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” kisah Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).[]