Hujan Bulan Juni dan Bung Karno

Oleh: Tengsoe Tjahjono

PUISI “Hujan Bulan Juni” (1989) karya Sapardi Djoko Damono adalah puisi yang sunyi, lirih, namun dalam. Ia tidak berteriak, tidak mengutuk, tidak menumpahkan amarah. Tapi justru dalam keheningannya itulah ia menyimpan makna tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan hati.

Hujan yang jatuh di bulan Juni tidak menuntut balasan, tidak menampakkan jejak, dan membiarkan kerinduannya diserap diam-diam oleh akar pohon bunga. Sebuah potret cinta yang tidak gaduh tapi abadi.

Begitulah Bung Karno hadir dalam sejarah kita, sebagai hujan bulan Juni yang lain. Ia tidak selalu ditangkap dengan gegap gempita, bahkan kadang dilewatkan begitu saja seperti gerimis yang reda sebelum sempat dirasakan. Tapi justru karena itulah, ia meresap lebih dalam: lewat kata-kata yang menggetarkan, lewat ide-ide besar yang masih mengakar, dan lewat kerinduan panjangnya akan Indonesia yang merdeka seutuhnya.

Bung Karno, yang lahir pada 6 Juni 1901, berpidato tentang Pancasila pada 1 Juni 1945, dan wafat pada 21 Juni 1970, adalah hujan bulan Juni dalam sejarah bangsa kita. Sosok yang kadang disalahpahami, kadang dibisukan, tapi jejak pemikirannya terus meresap dalam akar kehidupan bangsa, bahkan ketika ia sudah tak lagi bisa menyampaikannya secara langsung.

Jika hujan bulan Juni dalam puisi itu menyiratkan cinta yang tak diucap, Bung Karno adalah tokoh yang mengucap segalanya dengan penuh api. Ia tidak menahan kata, tidak menyembunyikan visi. Tapi pada saat yang sama, dalam sunyi perenungannya, ia juga menyimpan kerinduan mendalam akan bangsa yang adil, berdaulat, dan berkepribadian.

Dalam pidato 1 Juni 1945, ia menyampaikan impian besar tentang Indonesia yang mampu hidup berdampingan dalam perbedaan.

“Kita mendirikan negara semua buat semua,” katanya, “bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi buat semua!”

Sayangnya, hari ini, nilai-nilai Pancasila seperti rintik hujan yang tidak sempat membasahi tanah. Ia dielu-elukan tapi tidak dipraktikkan. Toleransi hanya sebatas slogan. Keadilan sosial masih menjadi mimpi panjang. Kedaulatan politik dan ekonomi tergadai dalam berbagai bentuk ketergantungan.

Dalam konteks ini, Pancasila bukan lagi menjadi pohon berbunga yang mengakar dari kerinduan terdalam seorang pemimpin besar, melainkan papan nama di depan kantor yang tak menyentuh isi kebijakan.

Bung Karno pernah memperingatkan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

Kalimat itu, yang sering dikutip dalam berbagai kesempatan, kini terasa sangat relevan. Kita menghadapi korupsi struktural, polarisasi sosial, dan krisis ekologi. Negara seolah berjalan, tapi tanpa arah yang pasti. Rakyat dibuat ragu, seperti jejak kaki dalam puisi Sapardi yang terhapus oleh rintik hujan.

Dalam pandangan filsuf politik seperti Benedict Anderson, nasionalisme haruslah sesuatu yang “dibayangkan bersama” (imagined community), yaitu rasa memiliki bersama terhadap sebuah identitas kolektif.

Bung Karno memahami hal ini secara mendalam. Ia tidak membangun nasionalisme sempit berbasis suku atau agama, tapi nasionalisme kebangsaan yang inklusif dan progresif. Namun hari ini, nasionalisme kita justru terjebak dalam retorika populis yang kerap mengorbankan pluralisme. Bukankah ini ironi dari cita-cita pendiri bangsa?

Sapardi dalam puisinya memilih untuk diam, tapi itu bukan diam yang pasif. Itu adalah diam yang memilih untuk menyerap, meresap, dan menguatkan. Hujan bulan Juni menyembunyikan rasa, bukan karena tak mampu berkata, tetapi karena ia tahu waktunya belum tiba.

Demikian pula, pemikiran Bung Karno tampaknya kini sedang diserap kembali oleh akar-akar bangsa, menunggu musim yang tepat untuk mekar. Seperti kata filsuf Paul Ricoeur, sejarah adalah “kesunyian yang menunggu untuk ditafsir ulang”.

Dalam konteks masa depan, Indonesia membutuhkan lebih banyak “hujan bulan Juni”: pemimpin yang tidak bising tapi bekerja, intelektual yang tidak hanya mengkritik tapi juga membangun, dan rakyat yang tak hanya menuntut tapi juga berani menjaga api nilai. Masa depan tidak bisa dibangun dengan sekadar nostalgia terhadap Bung Karno, melainkan dengan keberanian menerjemahkan ulang cita-cita Trisakti-nya: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Bagaimanapun, bangsa ini tidak bisa terus berjalan dalam ketergantungan dan kegaduhan. Kita perlu menumbuhkan kembali akar-akar ideologi yang mendalam, bukan sekadar menyiram daun-daun kering simbolik. Seperti hujan bulan Juni, perjuangan kita untuk Indonesia yang adil dan berdaulat mungkin harus sunyi, pelan, dan sabar, tapi bukan berarti tanpa daya.

Sapardi menulis, “Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni.” Mungkin karena arif adalah sikap untuk tetap memberi meski tak diberi, untuk tetap hadir meski tak disapa, dan untuk tetap setia meski tak disanjung. Bung Karno mungkin telah menjadi hujan itu, dan kini giliran kita untuk menjadi tanah yang siap menumbuhkan kembali cita-cita yang tampak layu.@

*) Penyair dan dosen FIB Universitas Brawijaya Malang