Institusi, Keberlanjutan, dan Masa Depan Indonesia

Oleh: Setiawan Purnomo

DALAM berbagai diskusi mengenai pembangunan nasional, perhatian publik sering kali tertuju pada sosok pemimpin. Setiap pergantian presiden selalu disertai harapan baru, visi baru, bahkan tidak jarang ekspektasi akan lahirnya solusi atas berbagai persoalan bangsa. Namun di balik semua itu, terdapat satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar:

Mengapa ada negara yang mampu terus maju meskipun pemimpinnya berganti, sementara ada negara yang selalu kembali menghadapi persoalan yang sama setiap pergantian rezim?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak terletak semata pada kualitas individu pemimpin, melainkan pada kualitas institusi yang dimiliki suatu bangsa.

Namun institusi di sini bukan dalam pengertian sempit sebagai kementerian, lembaga negara, atau struktur birokrasi semata. Institusi harus dipahami sebagai kemampuan kolektif suatu bangsa untuk menerjemahkan potensi menjadi hasil nyata secara berkelanjutan.

Dalam perspektif tersebut, institusi mencakup tata kelola, budaya kerja, kepastian hukum, kapasitas birokrasi, meritokrasi, kemampuan berkoordinasi, serta disiplin kolektif dalam menjalankan tujuan bersama.

Dengan kata lain, institusi adalah cara sebuah bangsa bekerja.

Potensi Besar Tidak Selalu Berujung pada Kemajuan

Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi besar dunia.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, posisi geografis yang strategis, serta bonus demografi yang menjadi impian banyak negara.

Namun sejarah dunia menunjukkan bahwa potensi tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan.

Banyak negara kaya sumber daya alam tetap tertinggal. Sebaliknya, tidak sedikit negara dengan keterbatasan sumber daya justru mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Perbedaannya sering kali terletak pada kualitas institusinya.

Ekonom peraih Nobel, Daron Acemoglu, berulang kali menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak semata ditentukan oleh kekayaan alam maupun figur pemimpinnya, melainkan oleh kualitas institusi yang mampu menciptakan aturan main yang mendorong produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan.

Meski demikian, dalam konteks Indonesia, pemahaman mengenai institusi perlu diterjemahkan secara lebih praktis. Institusi bukan hanya soal desain politik atau struktur pemerintahan, tetapi juga kemampuan negara untuk mengeksekusi kebijakan secara konsisten dalam jangka panjang.

Pelajaran dari Vietnam: Konsistensi Eksekusi

Dalam dua dekade terakhir, Vietnam menjadi salah satu negara yang paling sering dibicarakan dalam diskusi pembangunan di Asia Tenggara.

Bukan karena Vietnam merupakan negara tanpa masalah. Namun negara tersebut berhasil menunjukkan kemampuan yang relatif baik dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

Ketika pemerintah menetapkan prioritas pembangunan industri manufaktur dan ekspor, berbagai unsur negara bergerak ke arah yang relatif sama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kawasan industri, pendidikan vokasi, dan kebijakan investasi bekerja dalam satu orientasi pembangunan yang jelas.

Pelajaran penting dari Vietnam bukanlah bahwa Indonesia harus meniru sistem politiknya.

Pelajarannya adalah bahwa konsistensi eksekusi sering kali lebih menentukan daripada besarnya potensi yang dimiliki.
Potensi tanpa kemampuan eksekusi hanya akan menjadi daftar panjang peluang yang tidak pernah terwujud.

Institusi Bukan Hanya Milik Negara

Untuk memahami makna institusi secara lebih konkret, kita dapat belajar dari dunia korporasi.

Salah satu contoh menarik adalah perjalanan Salim Group yang dibangun oleh almarhum Sudono Salim dan kemudian dilanjutkan oleh Anthony Salim.

Selama puluhan tahun, kelompok usaha ini mampu bertahan melewati berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi 1998, sekaligus terus berevolusi mengikuti perubahan zaman.

Yang menarik, keberhasilan tersebut tidak semata ditentukan oleh figur pemimpinnya, melainkan oleh kemampuan organisasi menjaga kesinambungan visi, tata kelola, dan strategi lintas generasi.

Di Indonesia, publik mengenal Salim Group melalui Indofood, Bogasari, dan Indomaret. Namun jejak bisnis kelompok ini sesungguhnya jauh melampaui Indonesia.

Di Filipina, melalui First Pacific, kelompok Salim memiliki keterlibatan pada PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company), salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negara tersebut, termasuk operator seluler Smart Communications. Jaringan Alfamart juga berkembang melalui kemitraan lokal dan kini melayani jutaan konsumen Filipina.

Belakangan, kelompok usaha ini semakin memperkuat posisinya melalui investasi pada data center dan infrastruktur digital.

Jika dicermati, terdapat pola yang konsisten.

Mereka membangun infrastruktur pangan ketika kebutuhan utama masyarakat adalah pangan.
Mereka memperkuat distribusi ketika konsumsi masyarakat berkembang.

Mereka masuk ke telekomunikasi ketika konektivitas menjadi kebutuhan utama.

Dan kini mereka berinvestasi pada data center ketika ekonomi digital menjadi fondasi pertumbuhan masa depan.

Produknya berubah, teknologinya berubah, tetapi logika strategisnya tetap sama: membangun fondasi yang memungkinkan aktivitas ekonomi terus berkembang.

Di sinilah kita melihat bahwa institusi tidak hanya milik negara. Korporasi pun membutuhkan institusi agar mampu bertahan dan tumbuh melampaui satu generasi kepemimpinan.

Perspektif BCM dan Keberlanjutan

Menariknya, konsep institusi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Business Continuity Management (BCM) dan keberlanjutan (sustainability).
Dalam BCM terdapat prinsip mendasar bahwa organisasi tidak boleh bergantung pada satu individu.

Pemimpin dapat pensiun.
Manajemen dapat berganti.
Krisis dapat terjadi kapan saja.
Karena itu organisasi harus membangun proses, sistem, budaya, dan kapasitas yang memungkinkan operasional tetap berjalan dalam berbagai situasi.
Prinsip yang sama sesungguhnya berlaku bagi negara.

Presiden berganti.

Menteri berganti.

Kepala daerah berganti.

Namun pembangunan harus tetap berjalan.

Dalam perspektif ini, institusi dapat dipahami sebagai bentuk continuity management bagi sebuah bangsa.
Sementara itu, dalam kerangka ESG, terutama aspek Governance, perhatian utama bukan hanya pada kinerja saat ini, tetapi pada kemampuan organisasi menciptakan nilai secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada negara.

Bukan sekadar berapa pertumbuhan ekonomi tahun ini, melainkan apakah negara memiliki kapasitas untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan kesejahteraan dalam beberapa dekade ke depan.

Membangun Kemampuan Kolektif Bangsa

Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukanlah kekurangan sumber daya, kekurangan ide, atau bahkan kekurangan pemimpin.

Tantangan terbesar kita adalah membangun kemampuan kolektif untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan lintas generasi.
Kemampuan tersebut tercermin dalam kualitas birokrasi, kepastian hukum, budaya kerja, koordinasi lintas sektor, kualitas pendidikan, serta kemampuan negara mengelola perubahan dan risiko.

Dengan kata lain, tantangan terbesar Indonesia adalah membangun institusi dalam arti yang sesungguhnya.
Institusi yang mampu menjaga arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Institusi yang mampu mengeksekusi kebijakan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari atas.

Institusi yang mampu mengubah potensi menjadi produktivitas, produktivitas menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi kemajuan yang berkelanjutan.

Penutup

Ukuran kemajuan suatu bangsa bukanlah seberapa besar sumber daya alam yang dimilikinya, bukan pula seberapa kuat atau karismatik pemimpinnya.

Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan bangsa tersebut membangun institusi yang mampu mengubah potensi menjadi produktivitas, produktivitas menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi kemajuan yang berkelanjutan.

Negara yang bergantung pada figur akan selalu sibuk mencari pemimpin besar berikutnya.

Sebaliknya, negara yang memiliki institusi kuat akan tetap bergerak maju bahkan ketika dipimpin oleh orang-orang yang biasa.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukanlah mencari sosok penyelamat baru setiap lima tahun.

Tantangan terbesar kita adalah membangun kemampuan kolektif sebagai bangsa untuk bekerja, berkoordinasi, mengelola risiko, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengeksekusi tujuan bersama secara konsisten lintas generasi. Di situlah makna sesungguhnya dari institusi.

Bukan sekadar kementerian, lembaga, atau struktur birokrasi. Melainkan kemampuan kolektif suatu bangsa untuk menerjemahkan potensi menjadi hasil nyata secara berkelanjutan.

*) Praktisi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Keberlanjutan