BRICS Trade Union Forum 2026 Resmi Ditutup, Delegasi Indonesia Perjuangkan Perlindungan Pekerja di Era AI

REKAYOREK.ID, HYDERABAD, INDIA – BRICS Trade Union Forum (TUF) ke-15 yang berlangsung di Hyderabad, India, resmi ditutup pada Kamis (16/7/2026) setelah tiga hari penyelenggaraan yang intensif. Forum bertema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” tersebut menjadi ajang strategis bagi serikat pekerja dari negara-negara BRICS untuk merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan di tengah pesatnya transformasi global.

Delegasi Indonesia dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN turut berpartisipasi aktif dalam berbagai sesi pembahasan. Salah satu fokus utama yang diperjuangkan adalah perlindungan hak-hak pekerja di tengah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), otomatisasi, hingga transformasi dunia kerja digital.

Dalam sesi diskusi mengenai masa depan dunia kerja, delegasi Indonesia yang diwakili William Yani Wea terlibat aktif mengawal berbagai isu strategis, mulai dari tantangan otomatisasi hingga pentingnya regulasi yang mampu melindungi pekerja di era teknologi.
“Keterlibatan KSPSI AGN dalam perumusan menjadi motor penggerak bagi aspirasi Indonesia untuk memastikan inovasi teknologi dibarengi dengan inovasi hukum dan sosial,” kata William Yani dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Pria yang akrab disapa Willy itu menilai tema BRICS tahun ini memberikan peluang besar bagi serikat pekerja untuk ikut menentukan arah perubahan dunia kerja agar lebih inklusif dan berkeadilan.

“Dialog sosial yang bermakna dan kerja sama tripartit yang efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan standar hidup bagi kaum pekerja,” tandas Willy.

Menurutnya, serikat pekerja harus memiliki peran kelembagaan dalam mekanisme tata kelola serta proses pengambilan keputusan di lingkungan BRICS sehingga kebijakan ekonomi maupun ketenagakerjaan benar-benar memperhatikan kepentingan pekerja.

Sementara itu, delegasi Indonesia lainnya, Ditha Julieta, menegaskan bahwa pekerja harus menjadi bagian penting dalam setiap proses penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja.

Menurut Ditha, pelibatan aktif pekerja dalam penyusunan kebijakan akan menghasilkan regulasi yang lebih efektif karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Komitmen solid dari seluruh delegasi Indonesia, termasuk partisipasi Anda dalam forum ini, semakin mempertegas posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di tingkat internasional,” ujar Ditha.

Menutup rangkaian forum, delegasi Indonesia kembali menegaskan pentingnya solidaritas antarserikat pekerja negara-negara BRICS dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari otomatisasi hingga krisis iklim.

“Dengan semangat kolaborasi, KSPSI AGN berkomitmen untuk terus membawa aspirasi pekerja Indonesia ke panggung internasional demi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata,” pungkas Ditha.

Tujuh Poin Deklarasi Strategis BRICS Trade Union Forum 2026

Forum menghasilkan Deklarasi Komprehensif yang menegaskan perlunya perlindungan pekerja di tengah disrupsi teknologi. Terdapat tujuh poin utama yang disepakati seluruh delegasi sebagai fondasi masa depan dunia kerja, yaitu:

Implementasi pekerjaan layak di platform ekonomi melalui integrasi Konvensi ILO 2026 ke dalam regulasi nasional untuk menjamin perlindungan hukum, hak berorganisasi, dan jaminan sosial bagi pekerja digital.

Transformasi AI yang berpusat pada manusia, dengan menegaskan bahwa teknologi harus meningkatkan kapasitas manusia dan keputusan penting seperti evaluasi kinerja maupun PHK tidak boleh sepenuhnya ditentukan algoritma tanpa pengawasan manusia.

Pengembangan keterampilan melalui lifelong learning sebagai bekal utama pekerja menghadapi perubahan industri dan mencegah meningkatnya pengangguran.

Penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penghapusan kesenjangan upah, perlindungan dari kekerasan di tempat kerja, serta penerapan indikator sensitif terhadap pekerjaan perawatan (care-sensitive indicators).

Perluasan perlindungan sosial universal bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal, migran, dan sektor non-standar dengan prinsip portabilitas hak sosial lintas negara.

Mendorong Just Transition menuju ekonomi hijau yang tetap menjamin kesejahteraan pekerja serta melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan lingkungan.
Institusionalisasi dialog sosial dalam tata kelola BRICS melalui mekanisme permanen antara serikat pekerja dan BRICS agar suara pekerja menjadi bagian dari setiap

pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial.
Hasil BRICS Trade Union Forum ke-15 tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama bagi negara-negara BRICS dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh pekerja di masa depan.@ri