Memanfaatkan Hutan Melalui Redistribusi Tanah dan Perhutanan Sosial
REKAYOREK.ID Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil) siapa mengawal kebijakan-kebijakan pro rakyat pemerintah. Salah satunya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dengan metode perhutanan sosial.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Ratu Adil Mohammad Trijanto saat menggelar halal bihalal sealigus konsolidasi memantapkan langkah sesuai visi dari perwakilan empat sel kerja (Selker) di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Blitar, Sabtu (14/5/2022).
“Sebagian kawasan hutan di Jawa dan Madura nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yakni melalui redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Kehutanan,” urai Trijanto dikutip awak media.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) berencana mengeluarkan keputusan terkait kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).
Setidaknya ada sekitar 1,1 juta Hektare kawasan hutan yang menjadi objek tambahan KHDPK ini. Meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, tidak kurang dari 502 Hektar lahan yang nantinya bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ada kuota tambahan KHDPK, untuk wilayah (KPH) Blitar ada sekitar 38 ribu hektar. 2 ribu untuk redistribusi tanah dan 36 ribu hektar untuk perhutanan sosial,” imbuhnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) ini mengakui bukan hal mudah untuk merealisasikan program tersebut. Itu karena pihaknya mensinyalir ada mafia tanah yang selama ini memonopoli sumberdaya alam tersebut. Karena alasan ini pula, dia sengaja konsolidasi untuk memasifkan langkah dan menyiapkan gerakan gerakan strategis untuk mendukung kebijakan pro rakyat tersebut.
“Kami harap yang selama ini sudah banyak mengambil manfaat dari hutan bisa legowo,” tandasnya.
Trijanto optimistis, masyarakat juga sangat sadar dengan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan begitu, perhutanan sosial tidak akan menjadi pemicu perusakan lingkungan terlebih kawasan hutan. “Hutannya subur masyarakatnya makmur,” demikian Trijanto.@
