Rekayorek.id, Portal berita dan wadah berbagi kreativitas

Mendesak Agus Widjojo Dicopot Dari Jabatan Gubernur Lemhanas

REKAYOREK.ID Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak agar Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dicopot dari jabatannya.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212, Novel Bamukmin, menanggapi pernyataan Agus Widjojo dianggap telah merongrong kewibawaan TNI. Dikatakannya, narasi TNI bersatu dengan rakyat adalah sebuah narasi keliru.

“Pernyataan Agus Widjojo sangat merongrong kewibawaan TNI, karena TNI sudah dianggap sebagai kaki tangan penguasa kalau rakyat itu punyanya Presiden,” ujar Novel melansir RMOL, Selasa (12/10).

Karena, kata Novel, jika rakyat dianggap punyanya Presiden, maka pantas rakyat saat ini diperlakukan semena-mena.

“Dan TNI pun sudah tidak manunggal dengan rakyat, sehingga saat ini TNI sudah dihadapkan dengan rakyat untuk kepentingan penguasa. Pantas saja rakyat dikesampingkan sedang TKA dari luar (banyak masuk), sementara tenaga kerja kita jadi masyarakat nomor dua,” pungkas Novel.

Desakan pencopotan juga disampaikan Anggota DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, Agus sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Diketahui, Agus telah menjabat jabatan itu sejak April 2016.

“Sdh terlalu lama jd Gubernur Lemhannas. Sebaiknya segera diganti,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Selasa (12/10/2021).

Sebelumnya, Agus Widjojo melalui video percakapannya dengan Najwa Shihab viral di media sosial. Hal itu setelah Najwa mengajukan pertanyaan tentang konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?

Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. “Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu,” ujar Agus.

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Dia malah menyebut, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. “Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu,” kata Agus.

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak. “Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi,” imbuhnya.[]

Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari penggunaan kata yang mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Loading...