Motor Listrik Mentereng, Piring Anak Beracun
Oleh: Bambang Widodo
VIRALNYA ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial bukan sekadar fenomena konten digital. Di balik deretan unit mentereng dengan TKDN 48,5 persen itu, tersembunyi sebuah tanya besar tentang arah prioritas bangsa.
Saat anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk pengadaan aset bergerak, kita patut berhenti sejenak dan bertanya: apakah urusan perut rakyat memang butuh dikawal dengan motor listrik seharga Rp 49,9 juta per unit?
Klarifikasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebut pengadaan 21.801 unit ini sebagai pendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terasa sangat administratif. Namun, statemen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menjadi “bom” yang mengungkap ketidaksinkronan di level elite. Purbaya secara gamblang mengaku pernah menolak usulan ini karena dianggap bukan prioritas.
Mari kita bawa nalar ini ke Jawa Timur, wilayah yang seringkali dianggap sebagai barometer pembangunan nasional. Di saat BGN sibuk mengurusi unit motor listrik dengan TKDN tinggi, kita masih disuguhi berita pilu tentang ambruknya atap ruang kelas di SDN 2 Klungkung, Jember, yang mencederai siswanya saat kegiatan belajar berlangsung. Atau mari menengok ke SDN Gading III di Surabaya—kota yang kita banggakan—di mana ruang kelasnya terpaksa dikosongkan karena kayu penyangganya sudah lapuk dimakan usia dan mengancam keselamatan anak didik.
Di sinilah letak persoalannya. Jika bendahara negara saja sempat memberikan lampu merah, mengapa proyek ini tetap melenggang dengan nilai yang fantastis? Angka Rp 1,22 triliun per paket—yang jika ditotal mencapai dua paket—bukanlah angka recehan. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya memiliki output langsung pada perbaikan gizi anak-anak sekolah.
Bayangkan jika dana Rp 1,22 triliun itu dialihkan. Berapa banyak ruang kelas di Jember, Pasuruan, Madura hingga pelosok negeri yang bisa direnovasi agar anak-anak tidak perlu belajar dalam ketakutan tertimpa plafon?
Berapa banyak guru honorer yang selama ini mengabdi dengan upah di bawah garis kemiskinan bisa mendapatkan kenaikan kesejahteraan?
Atau jika ingin tetap linear dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana tersebut bisa digunakan untuk memperketat sistem pengawasan kualitas makanan.
Lebih menyakitkan lagi jika kita melihat apa yang baru saja terjadi di jantung kekuasaan. Di tengah hiruk-pikuk pengadaan motor mentereng ini, publik dikejutkan dengan kasus keracunan massal 72 siswa sekolah dasar (SD) di Duren Sawit, Jakarta Timur setelah mengonsumsi paket MBG. Puluhan anak harus dilarikan ke rumah sakit karena mual dan pusing akibat makanan yang seharusnya memberikan tenaga, justru membawa petaka.
Di manakah peran SPPG saat itu? Bukankah seharusnya anggaran triliunan itu dialokasikan untuk memperketat standar higienitas, pengawasan vendor, dan laboratorium pengecekan sampel makanan secara berkala? Sangat absurd ketika pejabatnya dipersenjatai kendaraan listrik mewah untuk mobilitas, namun pengawasan di dapur sekolah justru kedodoran hingga mengakibatkan anak-anak di ibu kota bertumbangan.
Ironis, ketika pengelolaan di SPPG yang seharusnya menjadi ujung tombak keamanan pangan justru terlihat rapuh, sementara mobilitas pejabatnya dipersenjatai kendaraan listrik mewah.
Kehadiran motor listrik BGN ini sudah pasti memicu kecurigaan publik: apakah ini murni kebutuhan operasional atau ada “bisnis di balik gizi”? Mengapa harus unit dengan spesifikasi dan harga setinggi itu? Apakah mobilitas pengawas gizi tidak bisa dilakukan dengan kendaraan yang lebih ekonomis atau bahkan memberdayakan ekosistem transportasi lokal?
Pasalnya, kebijakan publik yang sehat adalah kebijakan yang menempatkan manusia di atas benda. Esensi dari program MBG adalah gizi yang masuk ke tubuh anak-anak, bukan kendaraan yang di parkir di depan kantor pelayanan. Keputusan BGN untuk tetap memaksakan pengadaan ini di tengah catatan kritis Kemenkeu menunjukkan adanya ego sektoral yang sangat kuat.
Rakyat tidak butuh melihat konvoi motor listrik berlogo instansi jika di saat yang sama piring-piring di sekolah masih menyajikan risiko kesehatan bagi anak-anak mereka. Jangan sampai program mulia untuk memutus mata rantai stunting justru berubah menjadi ajang bagi-bagi proyek “kuda besi” bertenaga baterai.
Kritik ini bukan bermaksud anti-kemajuan atau anti-industri dalam negeri. Namun, ketika anggaran negara terbatas, memilih antara “membeli motor” atau “memastikan makanan tidak beracun” seharusnya bukan pilihan yang sulit.
Prioritas adalah cermin dari keberpihakan. Dan saat ini, sepertinya cermin itu sedang buram.@
*) Penulis adalah jurnalis