PPKM Darurat Diperpanjang
Masyarakat Diminta Donasi Bantuan Sosial, Pemerintah Tak Bisa Tanggung Sendiri
REKAYOREK.ID Presiden Joko Widodo memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).
“Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, di antaranya dalam kebutuhan penyaluran bantuan sosial.
Muhadjir mengatakan bantuan sosial tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Masyarakat perlu bergotong royong dalam menghadapi pandemik ini.
“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.
Dia juga mengingatkan, PPKM Darurat tak akan efektif selama masyarakat masih melanggar protokol kesehatan.
“Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan PPKM Darurat hingga pertengahan Agustus 2021. Padahal awalnya pembatasan hanya berlaku hingga 20 Juli mendatang.
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam paparan saat rapat kerja di DPR, Senin, (12/7/2021).
Pemberlakukan PPKM Darurat belum berhasil menekan kasus Covid-19 di Indonesia, per hari ini bertambah 54.000. Laporan ini menunjukkan hari ketiga kasus baru Covid-19 di Tanah Air menembus angka 50.000.[]
