Oleh: Isa Ansori
TIDAK ada hal yang tidak mungkin, apalagi dalam politik, semua serba mungkin, sehingga berlaku kesepakatan sebelum janur melengkung semua masih bisa dilakukan.
Itulah yang terjadi suasana politik beberapa hari ini. Bayangkan selama ini PDIP yang menjadi bagian dari koalisi istana, dan tegak lurus bersama Jokowi, tiba tiba, melalui Said Abdullah, DPP PDIP melontarkan gagasan duet Anies-Ganjar, seolah menafikan perasaan Jokowi.
Betapa tidak, hampir 8 tahun, mulai 2015 sampai dengan tahun 2023, sikap Jokowi begitu bencinya terhadap Anies dan tentu itu diikuti oleh sikap para koalisinya. Anies seolah barang haram untuk bisa mengikuti kontestasi pilpres 2024.
Seiring dengan semakin mendekati berakhirnya kekuasaan Jokowi, beberapa koalisi istana juga semakin terang terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Jokowi yang gagal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nasdem, Partai Nasdem menganggap revolusi mental yang digagas Jokowi salah arah dan cenderung gagal. Inilah yang kemudian Partai Nasdem memilih Anies untuk menjadi capres yang didukung. Hal yang sama kini dilakukan oleh PDIP, yang seharusnya menjadi sekutu utama, kini, mulai terang-terangan melawan Jokowi.
Sikap PDIP ini dipicu oleh sikap Jokowi yang dianggap bermain dua kaki dan tidak serius mendukung Ganjar, padahal Ganjar adalah orang yang disodorkan dan sama sama berasal dari PDIP. Jokowi secara vulgar justru memberi dukungan kepada Prabowo.
Adalah Hasto, sekjend PDIP yang secara kasar menyerang kebijakan “Food Estate” Program Jokowi yang dilakukan oleh Kemenhan, Prabowo. Program ini dianggap gagal dan berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran. Serangan Hasto ini kemudian ditanggapi langsung oleh Jokowi.
Selesai serangan Hasto, muncul lagi serangan terhadap Jokowi, yang dilakukan oleh Said Abdullah, seolah tak mempedulikan sikap dan perasaan Jokowi selama ini, Said justru memuji Anies sebagai capres muda yang harus diperhitungkan, bahkan beliau menawarkan duet Anies-Ganjar.
Lalu makna apa yang bisa kita tangkap?
Serangan terhadap Jokowi dan Prabowo yang gencar dilakukan oleh PDIP bisa dimaknai bahwa PDIP mulai merasa kuatir akan posisi Ganjar, tanpa dukungan Jokowi, Ganjar bukanlah siapa siapa.
PDIP tentu juga tak ingin dipermalukan, apalagi di posisi kekuasaan yang selama ini dirasakan. Jokowi yang mereka besarkan justru tak membantu membesarkan calon yang diusungnya. Sehingga diibaratkan sebagai anak yang durhaka.
Bagi Jokowi sebaliknya, keputusan rapat kerja nasional PDIP yang memberi mandat ke Megawati dalam penentuan capres dan cawapres dianggap sebagai pintu penutup mandat kekuasaan yang dia pegang selama ini. Sehingga ini akan menjadi pertarungan harga diri antara Megawati, PDIP melawan Jokowi.
Bagi PDIP saat ini bukan persoalan Ganjar, tapi ini menjadi persoalan martabat partai yang dipermainkan oleh Jokowi. Sikap seperti ini juga dianggap sebagai sikap pembangkangan terhadap keputusan partai. Sehingga pilihannya adalah mereka harus bisa mengalahkan Jokowi dan siapapun yang bersamanya.
Persoalannya saat ini, koalisi yang dibangun Jokowi dengan Prabowo tak mungkin bisa dilawan lagi sendirian, PDIP harus berkoalisi, pilihannya adalah bersama koalisi perubahan.
Memasangkan Anies dengan Ganjar adalah pilihan realistis yang ada, memaksakan Ganjar-Anies tentu tidak mungkin.
Pasangan Anies-Ganjar adalah pasangan yang unik, dimana masing-masing mempunyai pendukung yang saling resisten, sehingga pilihan ini juga harus diperhitungkan matang, agar para pendukungnya bisa saling memahami.
Lalu apa yang bisa dipahamkan kepada pendukung masing-masing? Tentu persoalan ancaman bangsa kedepan, ancaman oligarki dan korupsi serta ancaman perpecahan.
Dengan memahamkan apa yang menjadi cita cita perbaikan bangsa diharapkan dukungan terhadap Anies dan Ganjar bisa ditarik di tengah. Sehingga ini akan menjadi kekuatan besar melawan kuasa Jokowi yang selama ini didukung oligarki.@
*) Kolumnis dan Akademisi
