Raport Merah Menpar Widiyanti, Masalah Komunikasi atau Tak Kuasai Bidang?
REKAYOREK.ID Kritik tajam yang diarahkan kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dianggap sebagai momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan ulang. Pandangan ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Mustabsyirotul Ummah.
Menurut Ummah, rekaman rapat bersama Komisi VII DPR RI yang sempat viral menjadi indikasi kuat bahwa Menpar Widiyanti menghadapi kendala dalam mengeksekusi program-program kerja kementerian yang telah direncanakan sebelumnya.
“Hal paling penting yang saya soroti adalah terkait kinerja kementerian dan serapan anggaran. Terlihat bahwa ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan terutama berkaitan dengan anggaran dan daya serap anggaran yang tidak sinkron antara yang dilaporkan dan kondisi aktual,” kata Ummah melansir Kedai Pena.
Ia menambahkan bahwa sesi rapat dengan DPR tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh Menpar Widiyanti sebagai instrumen untuk mendesak Kementerian Keuangan dalam mempercepat distribusi anggaran pemerintah.
“Tetapi karena ketidakmampuannya dalam penyampaian yang baik ditambah dengan ketidakjelasan data yang disampaikan, kesempatan untuk memastikan Kementerian Pariwisata dapat memperoleh anggaran lebih cepat untuk realisasi kinerja jadi terlewatkan,” ujarnya.
Hal ini menjadi krusial mengingat saat ini banyak pos anggaran kementerian yang tertunda pencairannya karena adanya kebijakan pengalihan fokus (refocusing) untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pengamatan Ummah, presentasi program kerja dan laporan performa kementerian yang dibawakan oleh Widiyanti terlihat jauh dari kata maksimal.
“Ada dua hal penyebabnya. Bisa jadi karena kemampuan publik speaking yang kurang baik atau memang menteri tidak menguasai bidangnya secara komprehensif,” tegasnya.
Mengingat cecaran pertanyaan dari anggota dewan bukan pertama kalinya terjadi, Ummah menilai situasi ini harus menjadi catatan serius bagi Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan.
“Kita perlu mendorong kinerja kementerian pariwisata yang lebih optimal di tengah krisis energi yang terjadi saat ini, dengan banyak terobosan penting,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Ummah merujuk pada langkah strategis Pemerintah Thailand yang meluncurkan inisiatif khusus untuk menggaet pelancong dari kawasan Asia dan CIS. Strategi tersebut diambil guna mengantisipasi penurunan jumlah turis Eropa akibat ketegangan di Selat Hormuz.
“Dengan kapasitas kementerian pariwisata yang seperti ini, jangankan kita ingin melihat inovasi program untuk penunjang pendapatan negara, melihat kementerian bisa menjalankan program yang sudah direncanakan secara optimal pun, nampaknya cukup mengkhawatirkan,” pungkasnya.@